Beranda Uncategorized Ingat Ya… Warga Tolak Vaksin Covid-19 Bisa Dipenjara 1 Tahun Atau Denda...

Ingat Ya… Warga Tolak Vaksin Covid-19 Bisa Dipenjara 1 Tahun Atau Denda 100 Juta

134
0
BERBAGI
Mulai hari ini, Rabu (13/1) program vaksinasi virus Covid-19 dimulai bagai warga Indonesia

JAKARTA  –  Seiring dengan dimulainya program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah hari ini, Rabu (13/1), yang ditandai dengan penyuntikan perdana vaksin Sinovac kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat pun harus mulai bersiap diri untuk mengikuti program vaksinasi untuk pencegahan virus corona tersebut.

Bahkan jika ada warga Indonesia yang menolak program vaksinasi ini bisa dikenakan  sanksi pidana dan denda. Kok bisa? Karena menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, vaksinasi Covid-19 bersifat wajib bagi warga Indonesia. “Jika ada warga negara tidak mau divaksin, bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” tegas Edward dalam sebuah webinar kesehatan, Sabtu (8/1) lalu.

Edward menjelaskan ancaman sanksi pidana maupun denda itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan  tercantum, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Namun lanjut Edward, pilihan hukuman pidana ini akan menjadi alternatif paling akhir untuk diterapkan pemerintah. Artinya, hal itu bisa dilakukan setelah instrumen penegakan hukum lain tak berfungsi. “Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujar Edward.

Soal penerapan sanksi denda hingga pidana  ini ditanggapi berbeda oleh Ketua Satgas Covid-19 Persatuan Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof dr  Zubairi Djoerban. Ia  menilai pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh warga untuk disuntik vaksin corona.

Kenapa? Zubairi menjelaskan warga atau pasien boleh memilih untuk disuntik vaksin atau tidak setelah diberikan penjelasan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Atau dengan kata lain program vaksinasi harus dengan persetujuan warga atau pasien. “Biasanya di kedokteran ada istilah konfidensialitas dan konsen. Konsen, artinya setelah diberi penjelasan, maka pasien boleh memilih, mau disuntik atau tidak, mau disuntik atau tidak mau obat ini atau tidak,” kata Zubairi seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Zubairi meyakini jika mereka yang menolak vaksin Covid-19, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya vaksin di tengah pandemi. Oleh karena itu ia meminta pemerintah mencari cara efektif untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksin. “Saya lebih cenderung beri edukasi yang lebih baik dan benar oleh orang yang berwenang dan dihormati oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Seperti dikethaui sebalumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah resmi menerbitkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin Covid-19, Senin (11/1). Saat itu Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap III terhadap vaksin Sinovac efikasinya sebesar 65,3 persen.

Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen. Dengan demikian, berdasarkan evaluasi tersebut, BPOM kemudian mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin covid-19 produksi Sinovac di Indonesia.

Tak lama setelah keluarnya keputusan  BPOM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun secara resmi menetapkan fatwa halal untuk vaksin Sinovac.  “Memutuskan, menetapkan fatwa ketentuan hukumnya vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences China dan Bio Farma hukumnya suci dan halal,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (11/1) (bbs/red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here